JAKARTA - Program dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar setiap anggota DPR per tahun menuai kritikan tajam. Maklum dalam satu tahun besarnya dana aspirasi mencapai rp 11,2 triliun. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah bisa memberikan penjelasan terkait kemunculan rencana dana aspirasi.
Pemerintah diharapkan bisa memprioritaskan kebijakan yang mementingkan kebutuhan rakyat.
"Sikap Partai Demokrat saat ini meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini. Di hadapan fakta obyektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat yang membutuhkan prioritas kebijakan pemerintah," kata Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono di ruang fraksi, lantai 9, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).
Politisi yang akrab disapa Ibas itu mengingatkan sikap Demokrat pada 2010 yang tak menyetujui usulan bahwa anggota DPR bisa mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan di daerah pemilihannya. Saat itu, program ini disebut dengan dana aspirasi.
"Bagaimana meletakkan skema dalam sistem penganggaran negara dan daerah agar bisa beriringan dan tak berbenturan dengan rencana dari pihak eksekutif," ujarnya.
Mengacu sikap pada 2010, Ibas mengatakan program dana aspirasi bisa memunculkan kekaburan fungsi antara eksekutif dan legislatif. Apalagi anggaran daerah merupakan aspirasi dari anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota.
"Bagaimana memastikan skema ini tidak disalahgunakan? Bagaimana menjamin implementasi skema tersebut agar tak tumpang tindih," sebut Anggota Komisi X itu.
Adapun Juru Bicara Partai Demokrat, Rachlan Nashidik mengisyaratkan pihaknya menunggu lebih dulu penjelasan pemerintah sebelum mengeluarkan sikap menerima atau menolak. Persoalan sistem implementasi program ini perlu dijelaskan karena potensi terjadi tumpang tindih sangat besar.
"Ini kan supaya tidak menyamarkan fungsi eksekusi dan legislatif. Kami akan bersikap selanjutnya, menunggu jawaban pemerintah," sebutnya.
Dalam pernyataan sikap ini, selain Ibas dan Rachlan, sejumlah kader Demokrat lain yang hadir adalah Sekjen Hinca Panjaitan dan anggota serta Koordinator Juru Bicara Ruhut Sitompul. Ada pula Wakil Ketua DPR Agus Hermanto serta juru bicara lain seperti Didi Irawadi, Andi Noor Pati. [ded/detik]
Posting Komentar