PANGANDARAN –Masyarakat Kabupaten Pangandaran memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan Pilkada Kabupaten Pangandaran, 9 Desember 2015 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Aan Anwar Sihabudin SH SIP MSi, Dekan Fisip Universitas Galuh Ciamis kepada Radar belum lama ini. “Pilkada Pangandaran merupakan tonggak sejarah memilih pemimpin di daerah otonom baru,” ungkapnya.
Menurut Aan, masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak menyampaikan hak suaranya bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Dikatakannya, perjuangan menuju pemekaran DOB Kabupaten Pangandaran sangat panjang dan berliku. “Sekarang masyarakat Kabupaten Pangandaran tinggal menentukan pemimpinnya saja di bilik suara. Hanya membutuhkan tiga menit untuk menentukan pemimpin lima tahun mendatang,” tuturnya.
Lanjut Aan, Kabupaten Pangandaran membutuhkan pemimpin yang tegas, visioner dan bisa merealisasikan program di lapangan. “Kalau hanya retorika jangan dipilih, saya juga berpesan sebaiknya calon pemimpin yang tidak mampu jangan memaksakan mencalonkan diri,” sambungnya.
Aan menambahkan Pilkada merupakan proses demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk mensukseskannya.
Dia berharap Kabupaten Pangandaran mampu melewati proses pengkajian selama 5 tahun ke depan.
“Selama lima tahun ini akan dikaji apakah harus kembali ke kabupaten induk atau dilanjutkan, makanya semua elemen harus bersinergi supaya Kabupaten Pangandaran maju dan berkembang,” tuturnya.
Aan juga berharap potensi yang dimiliki Kabupaten Pangandaran bisa dimanfaatkan secara optimal. “Saya yakin Kabupaten Pangandaran bisa maju dan berkembang, apalagi potensinya sangat besar, tinggal pelaku dan pelaksana pemerintahan yang akan menjalankannya seperti apa,” pungkasnya. [ded/radartasikmalaya]
Hal tersebut disampaikan Aan Anwar Sihabudin SH SIP MSi, Dekan Fisip Universitas Galuh Ciamis kepada Radar belum lama ini. “Pilkada Pangandaran merupakan tonggak sejarah memilih pemimpin di daerah otonom baru,” ungkapnya.
Menurut Aan, masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak menyampaikan hak suaranya bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Dikatakannya, perjuangan menuju pemekaran DOB Kabupaten Pangandaran sangat panjang dan berliku. “Sekarang masyarakat Kabupaten Pangandaran tinggal menentukan pemimpinnya saja di bilik suara. Hanya membutuhkan tiga menit untuk menentukan pemimpin lima tahun mendatang,” tuturnya.
Lanjut Aan, Kabupaten Pangandaran membutuhkan pemimpin yang tegas, visioner dan bisa merealisasikan program di lapangan. “Kalau hanya retorika jangan dipilih, saya juga berpesan sebaiknya calon pemimpin yang tidak mampu jangan memaksakan mencalonkan diri,” sambungnya.
Aan menambahkan Pilkada merupakan proses demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk mensukseskannya.
Dia berharap Kabupaten Pangandaran mampu melewati proses pengkajian selama 5 tahun ke depan.
“Selama lima tahun ini akan dikaji apakah harus kembali ke kabupaten induk atau dilanjutkan, makanya semua elemen harus bersinergi supaya Kabupaten Pangandaran maju dan berkembang,” tuturnya.
Aan juga berharap potensi yang dimiliki Kabupaten Pangandaran bisa dimanfaatkan secara optimal. “Saya yakin Kabupaten Pangandaran bisa maju dan berkembang, apalagi potensinya sangat besar, tinggal pelaku dan pelaksana pemerintahan yang akan menjalankannya seperti apa,” pungkasnya. [ded/radartasikmalaya]
Posting Komentar