SBY Sampaikan 10 Rekomendasi PD untuk Pemerintahan Jokowi

SURABAYA: Dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020 Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan 10 rekomendasi Partai Demokrat pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, usai menegaskan lima  agenda utama PD. Ke-10  rekomendasi tersebut disampaikan SBY dalam pidato politik dan Pernyataan Politik PD di Ballroom, Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (13/5) malam.

“Para kader yang saya cintai, saya harap semua kader Partai Demokrat optimistis dan peduli dan berorientasi ke depan. Insya Allah masa depan kita gemilang. Sekarang saya akan sampaikan 10 rekomendasi Partai Demokrat kepada pemerintahan Joko Widodo,” ujar SBY di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2015).

Dalam 10 poin rekomendasi tersebut SBY berpesan agar Presiden Jokowi menekankan pada pemberantasan korupsi. Program-program pro rakyat juga harus terus dilanjutkan meski namanya diubah.

“Atas rahmat Allah dan niat agar Presiden Joko Widodo sukses serta agar saudara-saudara kami dapat ditingkatkan kesejahteraannya, kami sampaikan 10 rekomendasi,” kata SBY.

Berikut inti 10 rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Jokowi:

1. Terus jaga dan hidupkan kembali kampanye pemberantasan korupsi, karena rakyat menginginkan Indonesia makin bersih dan bebas dari korupsi, utamanya pencegahan, dan tetap agresif. Cermat dan tak gegabah menetapkan orang jadi tersangka. Tetap objektif. Pengadilan tetap objektif dan logis.
2. Selamatkan institusi KPK dan Polri agar dua lembaga hukum tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif, fungsi eksekutif tak boleh terganggu hanya karena kepentingan individu.
3. TNI dan Polri harus bebas dari politik kekuasaan agar tidak mengkhianati reformasi. Kedua pihak baik sipil dan TNI/Polri secara aktif harus menegakkan hubungan sipil militer sesuai konstitusi.
4. Partai Demokrat mendengar aspirasi yang menginginkan Negara tetap berpihak kepada yang kurang mampu. PD berharap pemerintah mengembalikan dan menghidupkan kembali program pro rakyat apa pun sebutannya. Jangan sampai ekonomi kita justru menuju kapitalisme.
5. Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi jangan sampai APBN terkuras hanya karena infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tak hanya lewat APBN, tapi juga dana BUMN dan swasta. Sebaliknya alokasikan anggaran yang cukup untuk kesejahteraan rakyat dan untuk program memberantas kemiskinan.
6. Jaga dan hidupkan kembali MP3EI. Nama boleh diganti karena itu disusun bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemda dan BUMN. Sebagai rencana induk, tentu harus ada perbaikan.
7. Saat ini ada persoalan dalam ekonomi kita. Ada masalah di sektor moneter, fiskal dan riil. Pemerintah dapat mengelolanya sungguh-sungguh serta mengeluarkan kebijakan yang tepat sehingga ekonomi tetap tumbuh dan kemiskinan berkurang. Presiden Jokowi bisa mengkomunikasikan kebijakan pemerintah agar dimengerti.
8. Kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI harga mati dan PD setuju. Tetapi jangan sampai pengelolaan hubungan internasional keliru sehingga hubungan terganggu. Kedua tujuan itu penting. Dengan kemitraan sesungguhnya kedua tujuan itu dapat dicapai.
9. Kehidupan bernegara yang sehat atas pranata hukum dari segenap pelaku demokrasi harus mengalir. Dari semangat ini PD berharap agar ke depan terjalin hubungan sehat, serta hubungan antar-sesama partai politik dan penghormatan terhadap kedaulatan partai politik.
10. Kita sama-sama mengetahui bahwa ciri-ciri good governance adalah kapabel, akuntabel dan taat aturan. Partai Demokrat berharap agar semua keputusan oleh pemerintah dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas. Agar rakyat bisa mengerti. Di sisi lain rakyat juga dapat mengontrol kebijakan itu dan perangkat negara. (ded/detik.com)