Pandangan SBY terhadap Gagasan Dana Aspirasi DPR-RI

JAKARTA - Berikut ini pandangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang  Yudhoyono terhadap gagasan dana aspirasi DPR-RI yang diambil dari akun Twitter @SBYudhoyono hari Senin, 15 Juni 2015:

Saat ini sedang diperdebatkan gagasan & rencana pemberian Dana Aspirasi kpd setiap anggota DPR RI sebesar Rp 20 milyar pertahun.

Sbg seorang yg pernah mengelola APBN selama 10 th & kini sbg pimpinan Partai Demokrat, saya ingin sampaikan pandangan saya.

Gagasan pemberian dana aspirasi tsb dimaksudkan agar setiap anggota DPR dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan di dapilnya.

Namun, ada 5 hal yg harus dikritisi & diuji atas ide dana aspirasi itu. Terutama terkait dgn sistem, “governance” & aturan main.

(1) Bagaimana meletakkan “titipan” dana 20 milyar tsb dlm sistem APBN & APBD, agar klop & tak bertentangan dgn rencana eksekutif.

Ingat, APBN direncanakan & disiapkan dgn proses “dari atas & dari bawah” secara terpadu, bertahap & berlanjut. Di mana masuknya?

Bagaimana jika usulan program yg gunakan dana aspirasi itu tidak cocok & bertentangan dgn prioritas & rencana pemda setempat.

(2) Bagaimana menjamin penggunaan dana tsb tidak tumpang tindih dgn anggaran daerah & yg diinginkan oleh DPRD prov, kab & kota?

(3) Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dg anggota DPRD Prov, Kab & Kota yg dinilai lebih tahu & lebih dekat ke dapil?

Kalau mereka juga dapat dana aspirasi, betapa besar dana APBN & APBD yg tidak “ditangan” eksekutif dlm perencanaannya.

Betapa rumit & kompleksnya perencanaan pembangunan, karena masing-masing pihak punya keinginan & rencananya sendiri.

(4) Kalau anggota DPR punya “jatah & kewenangan” utk tentukan sendiri proyek & anggarannya,lantas apa bedanya eksekutif & legislatif?

(5) Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak “dipegang” sendiri oleh anggota DPR?

Di era pemerintahan yg saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tsb karena ke 5 hal itu belum jelas & belum klop.

Saya menyarankan, agar DPR & Pemerintah cermat & tidak gegabah ambil keputusan. Jangan salah & jangan merusak sistem.

Tidakkah saat ini fokus & prioritas pemerintah & DPR justru atasi perlambatan ekonomi dgn segala dampaknya thd kehidupan masyarakat?

[ded/dpp]